PPKN · Bab 2 Peraturan Perundang-undangan Tingkat

NajibSulhan

22/08/2021 13:26:39

SD 5 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bab 2 Peraturan Perundang-undangan Tingkat Bab 3 Kebebasan Berorganisasi Bab 4 Keputusan Bersama

Halaman

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

HUHU

WXUWXU

WXU

DQDQ

HUHU

XQGDQJXQGDQJ

DQDQ

LQJNLQJN

LQJN

W 3XVDW 3XVD

W 3XVD

W GDQW GDQ

W GDQ

'DHU'DHU

'DHU

DKDK

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu

bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan.

Fungsinya untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh

dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Peraturan harus dilakukan dengan iktikad baik

dan rasa tanggung jawab.

Dengan membaca materi dalam bab ini, kamu

akan memahami pengertian dan pentingnya

peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat

maupun daerah. Kamu juga dapat memberikan

contoh peraturan perundang-undangan tingkat

pusat dan daerah, seperti Peraturan Perundang-

undangan tentang Korupsi, Peraturan Perundang-

undangan tentang Narkotika, Peraturan

Perundang-undangan tentang Pajak, Peraturan

Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak,

serta Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

%DE

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

HWD.HWD.

HWD.

RQVHRQVH

RQVH

pembahasannya meliputi

Peraturan Perundang-

undangan Tingkat Pusat

dan Daerah

Pengertian dan Pentingnya

Peraturan Perundang-undangan

Tingkat Pusat dan Daerah

Contoh Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan

Perundang-

undangan

tentang Korupsi

Peraturan

Perundang-

undangan

tentang

Perlindungan

Anak

Peraturan

Perundang-

undangan

tentang

Narkotika

Peraturan

Perundang-

undangan

tentang Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Peraturan

Perundang-

undangan

tentang

Pajak

UUD

1945

UU/

Perppu

Perda

membahas tentang

Pengertian

Peraturan

Perundang-

undangan

Pentingnya

Peraturan

Perundang-

undangan

Tata Urutan

Peraturan

Perundang-

undangan

Perpres

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Pengertian dan Pentingnya Peraturan Perundang-

undangan Tingkat Pusat dan Daerah

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

)N PFRUZSL FIF YFYF YJWYNG

^FSL MFWZX INOFQFSPFS

TQJM XJQZWZM \FWLF

5JWSFM 'Z )N XJPTQFM FIF YFYF YJWYNG

^FSL MFWZX INQFPXFSFPFS TQJM

\FWLF XJPTQFM

5JWSFMPFM PFRZ RJRGFHF

YFYF YJWYNG$

5JWFYZWFS NYZ YFYF YJWYNG 'Z$

9FMZPFS PFRZ ^FSL INRFPXZI

UJWFYZWFS$

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

5JWFYZWFS UJWZSIFSLZSIFSLFS RJWZUFPFS

XFQFM XFYZ GJSYZP PJGNOFPXFSFFS YJWYZQNX

^FSL GJWXNKFY UJSLFYZWFS

(TGF XNFUF ^FSL

GNXF RJSOF\FG UJWYFS^FFS

YJRFSRZ$

5JWFYZWFS NYZ YFYF YJWYNG

^FSL MFWZX INOFQFSPFS

GNXF IN XJPTQFM IN

RFX^FWFPFY IFS QFNSQFNS

&UF ^FSL INRFPXZI

IJSLFS UJWFYZWFS UJWZSIFSL

ZSIFSLFS 'Z$

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0DUL 'LSDKDPL

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 hasil amandemen

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Oleh karena itu, dalam segala aspek kegiatan selalu

didasarkan pada hukum yang berlaku.

Aturan hukum merupakan peraturan perundang-

undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara dengan baik. Itu semua akan

berjalan dengan sempurna apabila peraturan perundang-

undangan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga.

Pentingnya Peraturan Perundang-undangan

Perhatikan gambar di bawah ini! Mengapa perbuatan

seperti ini bisa terjadi?

Gambar 2.2

Penumpang di atas

kereta api.

(Sumber:

Kompas

11 Desember 2004)

Gambar 2.1

Pengendara motor yang

tidak mematuhi

peraturan.(Sumber:

Kompas

, 11 Desember

2004)

Peraturan perundang-undangan merupakan salah

satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus

dipatuhi oleh semua pihak.

Apa peraturan perundang-

undangan itu?

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

Gambar 2.4

Tawuran antar suporter

sepakbola. (Sumber:

Kompas

, 16 Agustus

2004)

Gambar 2.3

Demo mahasiswa.

(Sumber:

lmno4p.org

)

Setelah kamu perhatikan gambar di atas, tentunya ada

pertanyaan yang muncul, mengapa sampai terjadi

demonstrasi? Mengapa ada perkelahian dalam pertandingan

sepak bola? Mengapa banyak orang yang naik kereta di atas

gerbong kereta api? Mengapa sampai ada pelanggaran yang

dilakukan pengendara motor? Bukankah peraturan itu

sudah dibuat?

Masih banyak orang yang tidak memahami arti dan

pentingnya sebuah peraturan. Peraturan dibuat adalah untuk

mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik. Namun

demikian, masih banyak yang belum bisa menjalankan dan

menaati aturan yang ada. Terkadang masih banyak yang

hanya menuruti kemauannya sendiri.

Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tidak

menaati peraturan. Ada yang meninggal karena kecelakaan

tanpa memakai helm. Ada yang kena korban tabrak lari. Masih

banyak lagi peristiwa korban jiwa yang disebabkan oleh

pelanggaran terhadap aturan.

Apa sebenarnya pentingnya peraturan perundang-

undangan itu? Peraturan perundang-undangan berguna untuk

menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi

lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-

undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi

warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong

terjadinya tertib hukum di masyarakat.

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0DUL 'LSDKDPL

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan

peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber

hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah.

Peraturan perundang-undangan sangat berguna demi

menciptakan kehidupan yang tertib dan aman. Hal ini

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara sesuai yang

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Apa pentingnya perundang-

undangan itu?

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004

1. Undang-Undang

Dasar 1945

(UUD 1945)

5. Peraturan Daerah

(Perda)

4. Peraturan Presiden

(Perpres)

2. Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti

Undang-Undang

(UU/Perppu)

3. Peraturan Pemerintah

(PP)

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan

perundangan yang tertinggi. Dengan demikian,

semua peraturan perundangan di bawahnya tidak

boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal

18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi

pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh,

dan penjelasan resmi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami

empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama

pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal

18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat,

tanggal 10 Agustus 2002.

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan

dalam suatu Program Legislasi Nasional antara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan

pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan

dari UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden

jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka

peraturan itu harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang

dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan

Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam

melaksanakan undang-undang.

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945),

Undang-Undang (UU)/

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U ndang

(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden

(Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

Apa saja tata urutan peraturan

perundang-undangan?

Gambar 2.5

Gedung DPRD Provinsi

Jawa Timur. (Sumber:

Dokumentasi Penerbit

)

0DUL 'LSDKDPL

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk

mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden

(Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang

disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah

mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan

Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama

dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

bersama bupati/walikota; dan

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat

oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya

bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

0DUL %HU0DUL %HU

0DUL %HU

GLVNGLVN

GLVN

XVLXVL

XVL

Bagilah anggota di kelasmu menjadi 4 kelompok. Setiap

kelompok mendiskusikan materi di bawah ini.

Kerjakan di kertas folio!

Setiap perkumpulan atau kelompok mempunyai aturan.

Di rumah ada aturan yang harus dijalankan oleh

anggota keluarga. Di sekolah ada aturan yang harus

dipatuhi oleh warga sekolah.

Sekarang buatlah suatu aturan untuk menjaga

keamaman dan ketertiban di kelasmu. Aturan yang

kamu diskusikan harus bisa diberlakukan untuk semua.

Peraturan adalah batasan mengenai hal yang boleh

dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu

bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena

itu, dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan

pada hukum.

Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan

agar berjalan dengan baik.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di

Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UD 1945).

b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu).

c. Peraturan Pemerintah (PP).

d. Peraturan Presiden (Perpres).

e. Peraturan Daerah (Perda).

0DUL 'LLQJ

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

A. Kerjakan di buku latihanmu !

Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Batasan mengenai hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh

dilakukan disebut ....

2. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dilihat di

dalam ....

3. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh ....

4. Bencana tanah longsor, kecelakaan lalu lintas terjadi kebanyakan

disebabkan karena ....

5. Peraturan Daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan

dari ....

6. Peraturan perundang-undangan adalah ....

7. Tujuan peraturan perundang-undangan dibuat adalah ....

8. Tiga contoh peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya

antara lain ....

9. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai ....

10. Pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekarang

ini, maka yang perlu kamu lakukan adalah ....

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 adalah peraturan

perundangan yang tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Presiden harus

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR).

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

0DUL %HU0DUL %HU

0DUL %HU

ODOD

WLKWLK

WLK

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

Contoh Peraturan Perundang-undangan

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak dijumpai contoh-

contoh peraturan perundang-undangan. Semua itu dibuat dalam

rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik. Bisa

kamu bayangkan apa yang terjadi seandainya dalam kehidupan

ini tidak ada aturan/tata tertib. Begitu pula di pemerintahan jika

tidak ada peraturan perundang-undangan. Peraturan yang sudah

ada saja ser

ing dilanggar, apa lagi jika tidak ada, apa jadinya?

Perhatikan penjelasan peraturan perundang-undangan

berikut ini!

Peraturan Perundang-undangan tentang

Korupsi

&SFPFSFP YFMZPFS PFQNFS YJSYFSL

PTWZUXN$

4WFSL ^FSL XZPF PTWZUXN XFSLFY RJWZLNPFS

SJLFWF IFS WFP^FY 5FP

4WFSL ^FSL RJRUJWPF^F INWN IJSLFS HFWF

RJQFSLLFW MZPZR 5FP

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas

tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,

monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang ada.

Untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Bab I pasal 3

: “Komisi Pemberantasan Korupsi

adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun.”

Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)

adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap

upaya pemberantasan tindak pidana.

Apa sebenarnya korupsi itu? Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang

dimaksud

“Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang

secara nyata melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

:SYZP RJRGJWFSYFX YNSIFPFS PTWZUXN

UJWQZ INFYZW IJSLFS ZSIFSLZSIFSL FLFW

YNSIFP PTWZUXN GNXF INFYFXN

Gambar 2.6

Komisi Pemberantasan

Korupsi (Sumber:

rijal28.files.

wordpress.com)

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

yang dapat mer

ugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)”.

Tindak pidana korupsi banyak merugikan negara. Selain

kerugian biaya, juga kerugian moral. Dana yang semestinya untuk

biaya pembangunan, biaya pendidikan, biaya menyantuni fakir

miskin, bahkan untuk bencana alam, terkadang disalahgunakan

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berapa banyak kerugian negara yang harus ditanggung

akibat tindak korupsi yang dilakukan Edi Tansil? Selain itu di

negara yang banyak terjadi tindak korupsi akan mendapat

sorotan tajam dari dunia internasional.

Untuk pemberantasan korupsi ini, masyarakat juga

diharapkan dapat berperan serta. Bahkan bagi masyarakat

yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan

dilindungi. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi pasal 15 yang berbunyi:

“Komisi

Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan

perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan

mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

Bagi masyarakat yang telah berjasa berperan aktif

dalam mencegah tindak pidana korupsi akan mendapat

penghargaan. Sebagaimana Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi B ab V Pasal 42 berbunyi:

“Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota

masyarakat yang telah berjasa membantu upaya

pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak

pidana korupsi.”

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

Gambar 2.7

Korupsi merugikan

Negara (Sumber:

www.indonesia-1.com)

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0TWZUXN YJQFM GFS^FP RJWZLNPFS

3JLFWF 0TWZUXN MFWZX INGJWFSYFX

Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi

adalah peraturan yang dibuat untuk memberantas korupsi.

Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi

harus diberantas.

Peraturan Perundang-

undangan tentang Korupsi

0DUL 'LSDKDPL

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

Peraturan Perundang-undangan tentang

Narkotika

Tahukah kamu tentang narkotika? Narkotika atau

narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika telah banyak merusak masa depan anak bangsa.

Persoalan narkotika manjadi masalah serius bagi

bangsa Indonesia. Lewat narkotika inilah masa depan bangsa

dihancurkan, yaitu melalui generasi mudanya. Jika generasi

muda sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depan

bangsa akan suram.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membuat

undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi

penanam, penjual, maupun pemakai dengan ancaman pidana.

Hal ini tampak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab XII, pasal 78 sampai 99.

Peran serta masyarakat dalam tindak pencegahan

sangat dibutuhkan. Sebagaimana pada Undang-Undang RI

Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Bab IX pasal 57

menyebutkan,

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang

seluas-luasnya untuk berperan serta

dalam membantu upaya

pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika.”

Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada

masyarakat yang memberikan laporan. Saat ini bermunculan

pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak

untuk memberantas peredaran narkotika.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada

anggota masyarakat yang berjasa melakukan upaya

pencegahan peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan

keseriusan pemerintah yang harus pula didukung oleh semua

lapisan masyarakat.

Narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki

jaringan internasional. Untuk itulah dibutuhkan keseriusan

dalam menangani masalah ini agar generasi muda

bangsa terselamatkan dari pengaruh narkotika dan obat

terlarang lainnya.

Gambar 2.9

Berbagai jenis

narkotika. (Sumber:

www.hullpct.nhs.uk

)

Gambar 2.10

Pecandu narkotika.

(Sumber:

www.flonnet.com

)

Gambar 2.8

Tanaman ganja.

(Sumber:

www.ildsjelen.no

)

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika

adalah peraturan yang dibuat untuk memerangi narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan

ketergantungan.

Peraturan Perundang-

undangan tentang Narkotika

3FWPTYNPF YJQFM RJWZXFP RFXF

IJUFS FSFP GFSLXF

0DUL 'LSDKDPL

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

0DUL 'LSDKDPL

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak

adalah peraturan yang mengatur tentang perpajakan.

Pajak adalah semua iuran wajib atas sesuatu yang

ditanggung, yang dibayarkan kepada pemerintah untuk

pembangunan negara.

Peraturan Perundang-

undangan tentang Pajak

Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak

Pajak meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai. Selain

pemerintah pusat, ada juga pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam Undang-Undang dan

Peraturan Daerah. Peraturan tentang pajak dapat dilihat dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000.

Siapa sebenarnya yang disebut wajib pajak? Wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan

pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pemasukan negara Indonesia banyak dari pajak.

Pembangunan Negara ini banyak didanai oleh hasil pajak.

Untuk itulah, setiap warga diharapkan sadar akan

kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak yang dikumpulkan

dari rakyat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan

untuk kepentingan rakyat juga.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan

perpajakan sangat diharapkan. Namun kenyataannya masih

banyak yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajak.

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Apa yang terpikirkan olehmu setelah melihat

gambar di atas? Masih banyak saudara-saudaramu

yang tidak beruntung. Di saat kamu sedang duduk di

dalam mobil, mereka mengamen di perempatan jalan.

Di saat kamu sedang belajar di sekolah, mereka

mencari uang dengan meminta-minta di lampu merah.

Bagaimana masa depan mereka?

Untuk melindungi anak-anak yang kurang beruntung

itu, diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2002. Mengapa harus ada undang-

undang tentang perlindungan anak? Undang-Undang ini

dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur

kehidupan anak Indonesia dan menjamin hak-haknya agar

bisa tumbuh dan berkembang dengan layak sesuai

dengan harkat dan martabatnya.

Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

diatur

pula m

engenai perlindungan terhadap kekerasan dan

diskriminasi kepada anak. T

elah kamu ketahui bersama

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki

peran utama untuk menjamin kelangsungan bangsa dan

negara pada masa yang akan datang.

Peraturan Perundang-undangan tentang

Perlindungan Anak

Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 2.11

Beberapa kekerasan

terhadap anak-anak.

(Sumber:

www.tempo

interaktif.com

)

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

&UF YZOZFS :SIFSL:SIFSL

5JWQNSIZSLFS &SFP 5FP$

&UF ^FSL INRFPXZI IJSLFS

UJWQNSIZSLFS FSFP 5FP$

:SIFSL:SIFSL 7. 3TRTW YFMZS 'FG . 5FXFQ INS^FYFPFS ĕ5JWQNSIZSLFS

FSFP FIFQFM XJLFQF PJLNFYFS ZSYZP RJSOFRNS IFS RJQNSIZSLN FSFP IFS MFP

MFPS^F FLFW IFUFY MNIZU YZRGZM

GJWPJRGFSL IFS GJWUFWYNXNUFXN XJHFWF TUYNRFQ XJXZFN IJSLFS MFWPFY IFS

RFWYFGFY PJRFSZXNFFS XJWYF RJSIFUFY UJWQNSIZSLFS IFWN PJPJWFXFS IFS

INXPWNRNSFXNĖ

'JWIFXFWPFS :SIFSL:SIFSL 5JWQNSIZSLFS &SFP

3TRTW YFMZS 'FG .. 5FXFQ INS^FYFPFS

ĕ5JWQNSIZSLFS FSFP GJWYZOZFS ZSYZP RJSOFRNS

YJWUJSZMNS^F MFPMFP FSFP FLFW IFUFY MNIZU

YZRGZM GJWPJRGFSL IFS GJWUFWYNXNUFXN XJHFWF TUYNRFQ

XJXZFN IJSLFS MFWPFY IFS RFWYFGFY PJRFSZXNFFS XJWYF

RJSIFUFY UJWQNSIZSLFS IFWN PJPJWFXFS IFS

INXPWNRNSFXN IJRN YJW\ZOZIS^F FSFP .SITSJXNF ^FSL

GJWPZFQNYFX GJWFPMQFP RZQNF IFS XJOFMYJWFĖ

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0DUL 'LSDKDPL

Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan

Anak adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan

melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Perundang-undangan

tentang Perlindungan Anak

&SFP FIFQFM FRFSFM RFPF FSFP MFWZX INFXZM

IJSLFS XZSLLZMXZSLLZM PJQFP INF FPFS RJSOFIN

UJSJWZX IFQFR RJRGFSLZS GFSLXF IFS SJLFWF

'JWIFXFWPFS :SIFSL:SIFSL 5JWQNSIZSLFS &SFP

3TRTW YFMZS 'FG .= 5FXFQ INS^FYFPFS

ĕ3JLFWF UJRJWNSYFM PJQZFWLF IFS TWFSL YZF

\FONG RJRGJWNPFS PJXJRUFYFS ^FSL XJQZFXQZFXS^F

PJUFIF FSFP ZSYZP RJRUJWTQJM UJSININPFSĖ

'FLFNRFSF YJSYFSL

UJSININPFS FSFP 5FP$

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Perhatikanlah gambar di bawah ini! Apakah perbuatan

di bawah ini bisa dijadikan contoh dalam berlalu lintas? Hal-

hal seperti ini tergolong melanggar Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Perbuatan semacam ini selain merugikan

diri sendiri juga dapat merugikan orang lain.

Gambar 2.12

Tidak memakai helm dan

tidak menyeberang jalan

di jembatan

penyeberangan

merupakan bentuk

pelanggaran dalam

berlalu-lintas. (Sumber:

wishknew.multiply.com

)

Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya yang

sampai menimbulkan korban adalah karena pelanggaran

terhadap lalu lintas. Ada yang tidak memakai helm,

kecepatan yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Semua ini

merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berakibat buruk

bagi pengendara.

Jika Undang-Undang yang sudah dibuat dipatuhi,

maka akan tercipta suasana yang baik. Namun terkadang

masih banyak yang melanggar undang-undang yang

dibuat. Maka akibatnya adalah terjadi musibah yang

tidak diinginkan.

%DJDLPDQD

HQGDHQGD

HQGD

SDSD

WPWP

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0DUL 'LSDKDPL

&UF YZOZFS FIFS^F :SIFSL

:SIFSL YJSYFSL 1FQZ 1NSYFX IFS

&SLPZYFS /FQFS$

'JWIFXFWPFS :SIFSL:SIFSL 3TRTW 9FMZS

'FG .. 5FXFQ INS^FYFPFS ĕ9ZOZFS ZSYZP RJ\ZOZIPFS QFQZ QNSYFX IFS FSLPZYFS OFQFS IJSLFS

XJQFRFY FRFS HJUFY QFSHFW YJWYNG IFS YJWFYZW S^FRFS IFS JKNXNJS RFRUZ RJRFIZPFS RTIFQ

YWFSXUTWYFXN QFNSS^F UJRJWFYFFS UJWYZRGZMFS IFS XYFGNQNYFX XJGFLFN UJSITWTSL UJSLLJWFP IFS

UJSZSOFSL UJRGFSLZSFS SFXNTSFQ IJSLFS GNF^F ^FSL YJWOFSLPFZ TQJM IF^F GJQN RFX^FWFPFYĖ

Peraturan Perundang-undangan

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan adalah peraturan yang mengatur tentang

lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tujuannya, untuk

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat,

aman, cepat, lancar, tertib dan teratur sehingga bisa mengurangi

tingkat kecelakaan.

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

Bagilah siswa di dalam kelas menjadi empat

kelompok. Masing-masing kelompok menjelaskan tentang

isi gambar. Mulai dari kegiatan yang dilakukan sampai

dengan akibat yang ditimbulkan. Kerjakan di kertas folio!

Gambar 2.13

Hutan gundul akibat penebangan liar.

(Sumber:

www.lawanddisorder.com

)

Gambar 2.14

Pengendara motor

tanpa helm. (Sumber:

saft.kemangnet.com

)

Gambar 2.16

Akibat

narkoba.

(Sumber:

www.kompas.com

)

Gambar 2.15

Pelanggaran saat

menggunakan

angkutan umum.

Sumber:

www.

kompas.com

)

0DUL %HU0DUL %HU

0DUL %HU

GLVNGLVN

GLVN

XVLXVL

XVL

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Undang-Undang dibuat dalam rangka menciptakan

kehidupan bermasyarakat yang baik.

Orang yang memperkaya diri dengan cara melanggar

hukum disebut melakukan korupsi. Sebutan bagi orang

yang korupsi adalah koruptor.

Bagi masyarakat yang telah berjasa berperan aktif dalam

mencegah tindak pidana korupsi akan mendapat

penghargaan. Sebagaimana Undang-Undang Republik In-

donesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Bab V Pasal 42 berbunyi: “Pemerintah

memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat

yang telah berjasa membantu upaya pencegahan,

pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat

menimbulkan ketergantungan.

Peran serta masyarakat dalam tindak pencegahan

narkotika sangat dibutuhkan. Sebagaimana pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun

1997 tentang “Narkotika” Bab IX pasal 57 yaitu

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika”.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau

pemotongan pajak tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan sebagai dasar

hukum untuk mengatur kehidupan anak Indonesia dan

0DUL 'LLQJ

%DE 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJXQGDQJDQ 7LQJNDW 3XVDW GDQ 'DHUDK

menjamin hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang

dengan layak sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 Bab I Pasal 1 menyatakan: “Perlindungan anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 berisi tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya hingga

menyebabkan korban adalah karena pelanggaran

terhadap lalu lintas.

B. Kerjakan di buku latihanmu!

Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Korupsi adalah...

2. Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya adalah...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 berisi tentang...

4. Pemasukan Negara kebanyakan diperoleh dari...

5. Bagi masyarakat yang memberikan laporan tentang tindak korupsi

mendapat jaminan...

6. Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat dengan tujuan agar...

7. Wajib pajak adalah...

8. Sikapmu terhadap anak yang tidak bisa sekolah adalah...

9. Korupsi harus kita berantas karena...

10. Pendapatmu jika ada anak yang kebut-kebutan di jalan raya...

0DUL %HU0DUL %HU

0DUL %HU

ODOD

WLKWLK

WLK

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

0DUL %HU0DUL %HU

0DUL %HU

ODOD

WLKWLK

WLK

1. Dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum karena Indonesia adalah

negara ....

a. Hukum

b. Kesatuan

c. Agraris

d. Maritim

2. Memakai seragam sekolah secara lengkap termasuk....

a. Undang-Undang Sekolah

b. Tata Tertib Sekolah

c. Ketetapan Sekolah

d. Undang-Undang Dasar Sekolah

3. Peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga perlu untuk ....

a. Diperhatikan

b. Dilaksanakan

c. Dibaca

d. Didengarkan

4. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar ....

a. Berjalan dengan baik

b. Bisa dibaca

c. Bisa berbuat semaunya

d. Mau melanggar hukum

5. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah ....

a. Peraturan Pemerintah

b. Undang-Undang Dasar 1945

c. Keputusan Presiden

d. Ketetapan MPR

Kerjakan di buku latihanmu !

3LOLKODK MDZDEDQ \DQJ SDOLQJ EHQDU

%DE %DE

%DE

0DUL %HUODWLK %DE

6. Seandainya peraturan itu sudah tidak lagi ditaati, maka yang terjadi adalah ....

a. Kehidupan di masyarakat semakin tenteram

b. Masyarakat akan lebih aman

c. Kehidupan akan semakin lebih baik

d. Tatanan kehidupan menjadi kacau

7. Orang yang memperkaya diri dengan cara melanggar hukum disebut ....

a. Korupsi

b. Kolusi

c. Nepotisme

d. Teroris

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 adalah ....

a. Undang-Undang tentang Korupsi

b. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

c. Undang-Undang tentang Lalu Lintas

d. Undang-Undang tentang Narkotika

9. Masyarakat yang berjasa dan berperan aktif dalam memberantas tindak korupsi akan

mendapat ....

a. Ancaman

b. Penghargaan

c. Cemoohan

d. Cacian

10. Bagaimana perasaanmu jika melihat anak seusia denganmu di perempatan jalan

meminta-minta sambil menggendong adiknya?

a. Salahnya sendiri tidak mau sekolah

b. Saya kasihan dan ingin dia sekolah seperti saya

c. Biarkan saja, orang tuanya tidak bertanggung jawab

d. Saya jijik melihat anak yang minta-minta di perempatan jalan

-DZDEODK SHUWDQ\DDQ EHULNXW

1. Mengapa anak-anak perlu mendapatkan perlindungan?

2. Apa bahaya narkoba bagi remaja Indonesia?

3. Sebutkan tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia!

4. Mengapa setiap orang perlu membayar pajak untuk negara?

5. Apa sebabnya korupsi harus diberantas?

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

Mari Berlatih Semester

3LOLKODK MDZDEDQ \DQJ SDOLQJ EHQDU

Kerjakan di buku latihanmu!

1. Gerakan tiga A yang dipropagandakan Jepang adalah...

a. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia

b. Jepang Pengaruh Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia

c. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pahlawan Asia, Jepang Pemimpin Asia

d. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Sahabat Asia

2. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan...

a. Sumpah Pemuda

b. Sumpah Palapa

c. Proklamasi

d. Pancasila

3. Awal Pergerakan Nasional yang sering disebut kebangkitan nasional dimulai...

a. Tahun 1908

b. Tahun 1928

c. Tahun 1945

d. Tahun 1967

4. Indonesia disebut negara kepulauan karena...

a. Terdiri atas banyak pulau

b. Kita hidup di suatu pulau

c. Lautan lebih luas dari daratannya

d. Masyarakat banyak yang bercocok tanam

5. Bhinneka Tunggal Ika artinya...

a. Indonesia hanyalah satu

b. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua

c. Dengan persatuan negara akan tetap kokoh

d. Berbeda-beda itu hal sangat wajar

0DUL %HUODWLK 6HPHVWHU

6. Teks Sumpah Pemuda berisi tiga hal, yaitu...

a. Satu bahasa, satu budaya, dan satu tanah air yaitu Indonesia

b. Satu harapan, satu cita-cita, dan satu bahasa

c. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air yaitu Indonesia

d. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu cita-cita

7. Titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara ditandai

dengan...

a. Sumpah Pemuda

b. Pancasila

c. Proklamasi

d. GBHN

8. Undang-Undang dibuat oleh...

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan presiden

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Presiden dengan para menteri kabinet

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan MPR

9. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama presiden sebagai...

a. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945

b. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

c. Pelaksanaan Peraturan Daerah

d. Pelaksanaan Keputusan Presiden

10. Peraturan Daerah kabupaten atau kota dibuat oleh...

a. Bupati/walikota atas persetujuan DPRD

b. DPRD atas persetujuan bupati/walikota

c. Bupati/walikota atas persetujuan gubernur

d. Bupati/walikota bersama dengan gubernur

11. Dalam hal yang sangat genting dan memaksa, pemerintah bisa membuat...

a. Undang-Undang

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c. Keputusan Presiden

d. Peraturan Daerah

0DUL %HODMDU 3HQGLGLNDQ .HZDUJDQHJDUDDQ XQWXN 6'0, .HODV 9

12. Contoh peristiwa menaati peraturan di jalan raya...

a. Naik kendaraan bermotor memakai helm

b. Naik mobil tidak memakai sabuk pengaman

c. Melompat kendaraan yang sedang melaju kencang

d. Naik kendaraan bermotor tanpa membawa STNK

13. Contoh peristiwa melanggar hukum di jalan raya...

a. Naik kendaraan bermotor memakai helm

b. Naik mobil memakai sabuk pengaman

c. Melompat kendaraan yang sedang melaju kencang

d. Naik kendaraan bermotor tanpa membawa STNK

14. Kecelakaan di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh...

a. Ketaatan dalam mengikuti aturan lalu lintas

b. Kepatuhan terhadap undang-undang lalu

lintas

c. Kedisplinan di dalam mengikuti aturan lalu

lintas

d. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas

15. Orang yang menjadi pecandu narkotika hidupnya akan...

a. Kehilangan masa depannya

b. Merasa bahagia

c. Mempunyai banyak teman

d. Mempunyai banyak prestasi

0DUL %HUODWLK 6HPHVWHU

1. Jelaskan tentang c ita-cita

dan tujuan negara Indonesia setelah meraih

kemerdekaan!

2. Apa arti semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”?

3. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908?

4. Siapakah yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

yang telah dibuat oleh presiden?

5. Siapakah yang disebut sebagai wajib pajak?

-DZDEODK SHUWDQ\DDQ EHULNXW